Bupati Tobasa Terima Aksi Masyarakat Sigapiton

Foto: Masyarakat Sigapiton Ketika Menyuarakan Aspirasinya di halaman Kantor Bupati Tobasa, Kamis (26 September 2019) siang. (MM)

TOBASA (Metro Medan) – Aksi damai yang dilakukan masyarakat Sigapiton, akhirnya diterima Bupati Toba Samosir, Darwin Siagian di halaman Kantor Bupati, Kamis (26 September 2019) siang.

Turut juga mendampingi Orang nomor satu di Pemkab Tobasa itu yakni wakil bupati, Hulman Sitorus dan Sekda Tobasa, Murpy Sitorus.

Massa dari masyarakat sigapiton sebelumnya berkumpul di bundaran tugu DI Panjaitan, Balige mulai dari pukul 09:00 WIB tersebut, di depan pihak Pemkab Tobasa, secara bergantian membacakan orasinya yang dilakukan oleh si raja bius, dr Nadapdap, Manurung, Sirait dan Sitorus melalui Murniati br. Simanjuntak mengungkapkan, bahwa persoalan tuntutan masyarakat sigapiton hanya meminta ketegasan status lahan tanah adat yang diatur oleh UU, namun pemkab. Tobasa lambat menanggapinya yaitu Perda. Tanah adat atau Ulayat,” sebutnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Tobasa, Darwin Siagian mengatakan, bahwa perda tanah adat atau Ulayat Uda selesai di DPRD Tobasa sekarang berada di Pemprov. Sumut untuk di anseminasi, maka dari itu mari sama-sama kita dorong percepatannya,” ucapnya.

Disela orasi masyarakat sigapiton, wakil bupati Hulman Sitorus, meminta agar penyampaian demokrasi berjalan dengan damai dan beretika,” harap Hulman.

Dalam mengutarakan aspirasinya, Manogu Manurung selaku korlap aksi menyampaikan bahwa, beberapa waktu yang lalu, masyarakat sigapiton, telah menyampaikan surat audiensi ke Jakarta, tepat diterima Kepala Staf Kepresiden dan Kementerian lingkungan hidup & kehutanan pada 20 Agustus 2019 dan aksi damai di istana kepresidenan pada tanggal 24 September 2019, langsung diterima pak presiden Jokowi, sekaligus memberikan surat tuntutan dan keberatan tindakan Badan Pariwisata Otorita Danau Toba (BPODT) dan Pemkab. Tobasa yang terkesan tidak peduli,” cetusnya.

Menanggapi laporan tersebut, Bupati Darwin Siagian akhirnya mengakui tentang laporan tersebut, dan menurut informasi, dalam beberapa jam lagi akan datang surat dari kepresidenan terkait upaya penyelesaian masalah rakyat sigapiton dan siapa yang diundang kita lihat materi suratnya dahulu,” tegas Darwin Siagian.

Orasi dilanjutkan oleh Prihartini Simbolon dari Bakumsu diutarakannya, soal tuntutan masyarakat sigapiton sebenarnya Uda menjadi masalah beberapa tahun yang lalu, namun sejak beraktivitas ya BPODT menjadikan momok bagi rakyat sigapiton dengan peristiwa beberapa minggu yang lalu.

Akhirnya dipertemuan aksi yang diterima langsung Bupati Tobasa dengan masyarakat disepakati menunggu surat dari kepresidenan terkait laporan masyarakat sigapiton beberapa waktu lalu, aspirasi akhirnya di tutup dengan doa bersama tepatnya pada pukul 15.30 WIB.

Selanjutnya massa yang mendapat pengawalan dari pihak kepolisian dengan membawa poster dan slogan bertuliskan keberatan kemudian membubarkan diri dengan tertib.

(MM Menayangkan)