104219 KALI DIBACA

Mantan Kades Kelantan Resmi Ditahan Terkait DD TA 2018

Mantan Kades Kelantan Resmi Ditahan Terkait DD TA 2018

METRO MEDAN – Mantan Kades Kelantan, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat berinisial S, resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Langkat, Senin (21 Desember 2020) sekira pukul 11.00 WIB.

S diduga melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyalahgunaan Dana Desa (DD) TA 2018 dengan kerugian negara mencapai Rp515.038.000.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Langkat Muhammad Junio Ramandre, SH., MH menjelaskan, bahwa perkara tipikor eks Kades Kelantan itu sudah masuk tahap dua dan resmi jadi tahanan Kejari Langkat.

“Kerugian uang negara mencapai Rp515.038.000 dan tersangka kita titipkan di sel tahanan Mapolres Langkat,” ucapnya.

Senada juga dikatakan Kepala Seksi Intelijen Kejari Langkat, Boy Amali, SH., MH menerangkan, tersangka Syaf ditahan karena tersangkut kasus tipikor.

“Perbuatannya (S) melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Subs Pasal 3 dari UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” jelas Boy.

Sementara itu, menurut Kanit Tipikor Polres Langkat, Iptu Zul Iskandar Ginting, SH, pelimpahan perkara tersangka S berdasarkan Berkas Perkara Nomor : BP/134/IX/RES.3.3./2020/Reskrim tanggal 29 September 2020 dan Surat Kapolres Langkat Nomor : K/2091/XII/RES.3.3./2020/Reskrim Perihal Pengiriman tersangka dan barang bukti ke Kejari Langkat.

“Tersangka dan barang bukti sudah diterima oleh Kejari Langkat. Selanjutnya, terkait perkara mantan Kades Kelantan tersebut merupakan tanggung jawab pihak Kejari Langkat dan tersangka dititipkan di sel tahanan Mapolres Langkat,” cetus Zul Ginting.

Untuk diketahui, pada tahun 2018 Desa Kelantan, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat menerima dana transfer yaitu Dana Desa sebesar Rp1.045.038.000 yang disalurkan melalui tiga tahap, masing-masing Rp209.007.600, Rp418.015.200 dan Rp418.015.200.

Seluruh uang DD tersebut, terang Zul Ginting, sudah diambil dari rekening desa oleh S dan bendahara desa. Namun, uang tersebut tidak dipegang oleh bendahara desa untuk dilakukan penatausahaan.

 “Uang itu dikelola sendiri oleh S tanpa melibatkan PTPKD dan beberapa kegiatan tidak terlaksana,” ucapnya.

Tak hanya itu, tak ada dokumen atau bukti yang sah dalam penggunaan DD TA 2018 tersebut, serta tidak ada dibuat laporan pertanggungjawaban penggunaan DD TA 2018.

“Berdasarkan hasil PKKN bahwa terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp515.038.000,” jelas Zul Ginting.

(Metromedan.co.id- Langkat)

Loading...
This site is using SEO Baclinks plugin created by Cocktail Family