Andry: GPS Buat Surat Terbuka Tentang Bupati Simalungun, JR Saragih
METRO MEDAN – Menjelang berakhirnya kepemimpinan Jopinus Ramli (JR) Saragih sebagai Bupati Simalungun diduga banyak permasalahan yang tersembunyi tanpa diketahui oleh Masyarakat luas khususnya di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, malah bantuan Sosial dan bantuan lainnya pun bisa di pindahkan kepada pihak lain, yaitu bukan penerima sebenarnya.
Gerakan Peduli Simalungun (GPS) menyampaikan kepada seluruh Masyarakat Simalungun, apa yang terjadi selama ini pada Pemkab Simalungun selama menjabat kepemimpinan JR Saragih selama 2 periode tersebut menjadi Bupati Simalungun.
Hal itu dikatakan Andry Christian Saragih Ketua GPS, Jum’at (04/12/2020) di Siantar, beliau menjawab pertanyaan awak media tentang bagaimana selama kepemimpinan JR Saragih selama 2 Periode ini, dan dikatakan nya, bahwa “GPS telah membuat surat terbuka agar Masyarakat mengetahui Bobrok JR Saragih sebagai Bupati Simalungun, selama menjabat di Pemkab Simalungun,” ujar Ketua GPS Andry.
Uraian pada Surat terbuka tersebut adalah berisi pengelolaan Keuangan Pemkab Simalungun yang mendapatkan peringkat satu (1) terburuk dari 483 Kota, Kabupaten di seluruh Indonesia (baca Gatra 1-7 Agustus 2013 dan Tahun 2014 Pemkab Simalungun).
Bahwa “Kepala Daerah dan Wakil nya telah menghabiskan anggaran biaya makan dan minum sebesar Rp.25, 7 juta /setiap hari, setelah berakhir Pilkada membengkak menjadi Rp.5 juta setiap hari nya.
Masalah lainnya yaitu ketika itu 2014, JR Saragih yang juga Bupati Simalungun merangkap menjadi Ketua Umum PMS (Partuha Maujana SIMALUNGUN), JR Saragih, beliau telah mengetahui bahwa ada SMA Plus di Pematang Raya Ibukota, Kabupaten Simalungun ,yang dikelola oleh PMS, salah satu ormas Budaya Tertua di Simalungun lalu JR Saragih mendirikan SMA Plus tersebut yang bernama SMA Efarina milik JR Saragih.
Kemudian pula, masalah bantuan yang diperuntukkan seluruh sekolah SD dan SMP di Kabupaten Simalungun, yang mendapatkan bantuan sebanyak Rp.2 juta /orang, tetapi bantuan lebih besar didapatkan Siswa Efarina Rp.26 juta/siswa, anehnya, bantuan sosial, diduga banyak direkayasa kepengurusan (Panitia Pembangunan), diantaranya Pembangunan GKPS Kongsi Laita sebesar Rp.12,9 M dan panitianya adalah Sekda, Kabag Kesra dan Kadis Pendapatan Simalungun, dan hal tersebut tak jelas yang di pertanggung jawab kan di BPK Sumatera Utara.
Selain itu, data pada Tahun 2012 sampai 2015 APBD Simalungun bertambah menjadi Rp.867 M, akan tetapi penduduk miskin semakin bertambah dari 83 ribu naik menjadi 92.330 jiwa, dan tentang masalah kondisi jalan di Simalungun pun dari 28,40 persen menjadi 30,19 persen.
Apabila berbicara masalah jalan rusak dari 13,65 persen bertambah menjadi 25,4 persen kondisi baik dari 42 persen berkurang jadi 25,94 persen dan kondisi sedang 25 47 persen berkurang menjadi 22,82 persen, pada saat menjabat kepemimpinan JR Saragih 2010 sampai 2015 APBD sebanyak Rp.11,7 M, maka peringkat Kabupaten Simalungun adalah peringkat nomor satu di seluruh Indonesia yang terburuk, bila mengkaji (Penetapan SK Mendagri Nomor 800/35Tahun Tahun 2916 tentang penetapan peringkat),” ungkapnya.
Ketua GPS Andry kemudian, menguraikan lagi tentang Pendidikan untuk Beasiswa pada Tahun 2016 berjumlah Rp.17,6 M, sangat mengecewakan Masyarakat tentang Pengangkatan Honor Daerah di Pemkab Simalungun berjumlah sebanyak 5000 orang, dan penambahan Gaji OPD sebanyak Rp.108 M, yang mana gaji Honor Rp.2 juta/bulan, dan berselang berapa waktu gaji Honor berubah menjadi Rp.1 juta /bulannya, terakhir lagi honor tersebut banyak dirumahkan dengan banyak alasannya,” ujar Andry.
Pada Tahun 2018 yaitu tentang pengelolan Aset Daerah Rp.44,6 M di audit BPK Sumut, ada Anggaran tak sesuai ketentuan hingga anggaran tersebut mencapai Rp.1,1 Triliun, pada akhirnya pihak BPK memberikan predikat Disclaimer,” sebutnya secara rinci.
Ketua GPS, ini kembali menanyakan kepada Masyarakat Simalungun, mulai dari 386 Desa/Nagori dan 32 Kecamatan di Wilayah Simalungun, apa yang dilihat masyarakat, lihat lah kebelakang jangan lihat kedepan, apa yang JR telah kerjakan untuk Kabupaten Simalungun selama menjabat, adakah bukti atas kerjanya?.” tanyanya.
“Apabila berbicara tentang APBD Simalungun 2010 sampai 2020 sebanyak Rp.22 T, kemana itu semua, buka mata kita bersama,” tegas Ketua GPS mengakhiri keterangannya tersebut kepada awak media.
(Metromedan.co.id/Simalungun)