11819 KALI DIBACA

Kepala BNNP Sumut Bersama Rombongan Giat Study Visit Rehabilitasi Proses Hukum di RSJ Bali

Kepala BNNP Sumut Bersama Rombongan Giat Study Visit Rehabilitasi Proses Hukum di RSJ Bali

example banner

Metro Medan – Kepala BNNP Sumut, Brigjend Pol Drs Atrial, SH bersama rombongan melaksanakan kegiatan Study Visit Rehabilitasi Proses Hukum di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Bali, Rabu (06 November 2019) pukul 07:00 WITA s/d Selesai.

Turut serta mendampingi Kepala BNNP Sumut antara lain: Kabid Rehabilitasi BNNP Sumut, Magdalena Sirait, S.Si, Kasi PLR Bid Rehabilitasi BNNP Sumut, dr. Suku Ginting, M.Kes bersama Direktur RS Jiwa Medan beserta rombongan, Kadis Kesehatan Prov. Sumut, Sekretaris Bappeda Prov. Sumut dan Perwakilan Kesbang Pol. Prov. Sumut.

Kegiatan Study Visit Rehabilitasi Proses Hukum di RS Jiwa Bali ini dilaksanakan dalam rangka Penerapan Pasal 127 tunggal UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang juga dihadiri oleh Direktur RS Jiwa Bali, dr. Dewa Gede Basudewa, SpKJ, Kabid Perawatan Bappeda Bali, Dewanom, Kabid Rehabilitasi BNNP Bali dan Kabag Umum BNNP Bali, Perwakilan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) dan peserta study visit.

Kepala BNNP Sumut, Brigjen Pol Drs Atrial, SH dalam sambutannya mengatakan, permasalahan narkoba merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) dan bisa digunakan sebagai salah satu senjata PROXY WAR untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Tindak pidana narkotika tersebut sangat memprihatinkan masyarakat baik pada tingkat nasional maupun internasional.

“Bila dikaitkan dengan ancaman tersebut dampak yang ditimbulkan sangat maha dahsyat. Kejahatan tersebut dapat mengancam berbagai segi atau bidang, baik keamanan, stabilitas nasional maupun intenasional. Hal ini terlihat dari situasi Indonesia yang sudah “Darurat Narkoba” penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika memiliki dampak ekonomi dan sosial yang berimplikasi besar terhadap kesehatan dan kerugian sosial ekonomi negara,” ungkapnya.

Menurut Pati lulusan Alumni Akpol tahun 1988 ini, upaya untuk menanggulangi masalah tersebut adalah salah satunya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum.

“Dalam pelaksanaannya penegak hukum berpedoman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sudah sangat jelas, Undang-undang ini sangat keras terhadap para pelaku peredaran gelap narkotika. Hal ini terlihat jelas dari ancaman hukuman yang diatur dalam ketentuan pidana bagi para pelaku peredaran gelap narkotika,” kata Brigjen Pol Drs Atrial, SH.

Selain itu, lanjutnya berkata, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat Humanis bagi penyalahguna, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

“Keadaan ini bisa dilihat dari Pasal 4 huruf D yang merupakan tujuan Undang-undang narkotika disusun disebutkan “Menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika.

Hal ini juga diperkuat dari Pasal 103 ayat (2) yang menyebutkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika dipergitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Bahkan dalam ketentuan pidana Pasal 127 seorang penyalah guna yang terbukti diberikan hukuman rehabilitasi,” terangnya.

Brigjen Pol Atrial menyebut, dalam perjalanannya Aparat Penegak Hukum belum semua memiliki persepsi yang sama dalam penerapan pasal yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

“Hal ini terlihat dari ketentuan pidana yang sering digunakan oleh para penegak hukum adalah Pasal 111, 112, 113, 114 Jo 132 sedangkan Pasal yang jarang dikenakan adalah Pasal 127. Adapun Pasal 111, 112, 113, 114 Jo 132 adalah Pasal sanksi yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (Perantara) sedangkan Pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu narkotika. Dalam praktiknya seorang penyalahguna atau pecandu narkotika yang menyalahgunakan narkotika dibawah ketentuan yang berlaku justru malah dikenakan Pasal 111, 112, 113, 114 Jo 132 dan bukan Pasal 127,” paparnya.

Lanjut Orang nomor satu di Mako BNNP Sumut ini berkata, keadaan dan situasi seperti ini menimbulkan dampak yang sangat luas, karena seorang penyalahguna atau pecandu narkotika akan dikenakan hukuman penjara dalam kurun waktu yang cukup lama (Rata-rata 4-6 tahun).

“Hal ini merugikan, karena pelaku penyalahguna narkotika usia produktif dapat diberikan perawatan melalui Rehabilitasi dan diarahkan kepada kegiatan yang positif dari pada harus menerima hukuman penjara. Pembiasaan hukuman penjara bagi penyalahguna dan pecandu narkotika memberikan dampak Over Capacity bagi Rutan dan Lapas diduga sekitar 60 % s/d 70 % penghuni Rutan dan Lapas adalah tahanan atau warga binaan narkotika. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, penerapan pasal pada kasus narkotika harus kita tinjau kembali,” sarannya.

Diutarakan Brigjen Pol Atrial lagi, penerapan Pasal 127 tunggal khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara, belum banyak diterapkan oleh penyidik Polri dan Jaksa. Hal ini disebabkan karena tidak dilakukan pemahaman terhadap pelaku, sehingga dikhawatirkan akan mempersulit ataupun kabur dalam proses penyidikan.

“Dalam usaha penerapan Pasal 127, BNN telah menginisiasi tim asesmen terpadu dengan melibatkan penyidik BNN, penyidik Polri dan Jaksa beserta tim medis. Tim ini bertugas untuk memberikan rekomendasi medis dan hukum terhadap pelaku kasus narkotika. Hingga saat ini rekomendasi putusan rehabilitasi bagi pelaku kasus narkotika belum banyak yang menjadi putusan rehabilitasi. Hal ini disebabkan adanya persepsi hukum bahwa rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) bukan merupakan alat bukti yang diatur di KUHAP dan UU Narkotika. Oleh sebab itu, Jaksa tidak mengajukan rencana tuntutan dan dakwaan rehabilitasi,” ujarnya.

Selain itu, tambah Atrial, permasalahan ini juga disebabkan oleh minimnya fasilitas rehabilitasi ketika proses hukum, baik Lembaga Rehabilitasi milik Pemerintah atau Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat yang sesuai standar keamanan dan tidak tersedianya anggaran di DIPA penyidik atau Jaksa bila akan di rehabilitasi pada proses penyidikan dan penuntutan, turut menjadi alasan sulitnya penerapan Pasal 127 tunggal.

“Berkenaan dengan situasi dan keadaan sebagaimana telah diuraikan diatas, dipandang perlu dibentuknya langkah strategis antara penyidik, kejaksaan dan pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu langkahnya adalah dengan menyamakan persepsi dalam penyerapan Pasal 127 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini dilakukan agar tujuan dari hukum yaitu kepastian, perlindungan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri dapat terpenuhi, sehingga tercapailah proses yang berkeadilan bagi setiap orang. Penerapan Pasal 127 tunggal ini harus melalui proses permohonan penyidik ke BNNP Sumut untuk dilakukan Asesmen TAT yang selanjutnya akan menjadi salah satu alat bukti untuk menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan vonis/putusan rehabilitasi,” harap Jenderal bintang satu ini.

Diterangkannya, putusan rehabilitasi tersebut terdiri dari dua yakni rehabilitasi rawat inap dan rehabilitasi rawat jalan untuk layanan tersebut di wilayah Sumatera Utara akan dilaksanakan di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang, RSJ Prof. Muhammad Ildrem.

“Dalam pelaksanaan rehabilitasi proses hukum di Wilayah Sumatera Utara belum berjalan efektif, maka dari itu dalam rangka perbandingan pelaksanaan rehabilitasi proses hukum diperlukan study visit ke RS Jiwa Provinsi Bali sebagai bahan rujukan pelaksanaan rehabilitasi proses hukum di Wilayah Sumatera Utara.

Melalui kegiatan study visit rehabilitasi proses hukum ke RS Jiwa Provinsi Bali dalam rangka pelaksanaan penerapan Pasal 127 tunggal UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bisa memperbaiki pelaksanaan proses penegakan hukum yang sudah berjalan selama ini, sehingga bisa menjadi masukan bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait dalam penanganan kasus narkotika,” harap Jenderal bintang satu.

Pada kesempatan itu, Kepala RS Jiwa Bali selanjutnya memaparkan program kerja dalam penanganan Layanan Adiksi yang ada RS Jiwa Bali yang sudah berjalan baik rawat inap, rawat jalan maupun proses Hukum (TAT) serta menyampaikan tentang proses Pembangunan RS Napza yang sedang berjalan 75% dengan menggunakan anggaran sekitar 15 M.

Kegiatan yang dilaksanakan Provinsi Bali dalam rangka pelaksanaan penerapan Pasal 127 Tunggal UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diselenggarakan oleh Bidang Rehabilitasi BNNP Sumut bekerjasama dengan UNODC ini berjalan dengan baik dan lancar, dan diakhiri dengan foto bersama.

(Bali/MM Menayangkan)

This site is using SEO Baclinks plugin created by Locco.Ro