83719 KALI DIBACA

Program Pemkab Taput Tentang Pemeriksaan Tes Urine Mendapat Kritikan Masyarakat

Program Pemkab Taput Tentang Pemeriksaan Tes Urine Mendapat Kritikan Masyarakat
Teks Foto: Petugas BNN Sumut saat sedang melakukan tes urine. (TN)

TAPUT (Metro Medan)

Terkait Program Pemkab Taput tentang pemeriksaan tes urine ratusan pejabat eselon IV dengan biaya Rp. 140 juta menuai kritikan yang pedas dari masyarakat. Hal ini dikarenakan, hasil tes yang dilakukan BNN Sumut tidak dipublikasikan ke masyarakat, namun hanya sebatas pemberitahuan kepada Bupati dalam mempertimbangkan para pejabatnya.

Salah seorang warga Taput, Al Chuky Lumbanggaol, Selasa (06/11/2016) kepada metromedan.co.id menilai, jika pemeriksaan tes urine yang dilakukan BNN Sumut sistemnya terbalik, artinya pemeriksaan itu dilakukan terlebih dahulu dari pimpinannya baru ke bawahan. Karena yang utama selaku masyarakat Taput, dirinya menginginkan pemimpin yang bersih dari narkoba.

” Ketika tes urine itu dilakukan mulai dari pimpinan daerah, otomatis bawahannya akan ngikut dan ini dapat menghemat anggaran yang telah dicetuskan Presiden kita terkait efisiensi anggaran,” sebutnya.

Perihal tersebut, Praktisi Hukum Kab. Tapanuli Utara, Lambas Tony Pasaribu, SH, MH akhirnya angkat bicara, menurutnya program tersebut hanya menyia-nyiakan anggaran yang nota bene dari uang rakyat dan melanggar azas transparansi.

Ia menjelaskan, kalau memang ada Pejabat yang diperiksa positif menggunakan narkoba, untuk apa dirahasiakan, seharusnya masyarakat harus tahu bahwa ASN Taput itu bersih dari Narkoba, karena uang yang dipergunakan adalah uang rakyat.

” Publik bertanya-tanya kenapa hasilnya harus diberikan kepada Bupati, hanya untuk diambil tindakan? Dan seharusnya bupati dan wakil harus di tes urine juga, jangan hanya bawahan yang di tes. Berani bersih jangan tedeng aling aling….apabila positif menggunakan narkoba tindak sesuai dengan undang undang yang ada,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Penyelenggara Program tes urine Pejabat Eselon IV, Hendrik Surbakti Taruna menyampaikan jika biaya pelaksanaan untuk keseluruhan pemeriksaan bagi 510 pejabat eselon IV beserta biaya umum dan lainnya sebesar Rp.140 jutaan dan dananya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ia menjelaskan, Pemkab mengadakan test urine adalah sebagai langkah nyata mendukung program pemerintah dalam perang narkoba.

” Hasil pemeriksaan BNN langsung diserahkan kepada pimpinan untuk pertimbangan pengambilan keputusan. masalah sangsi akan ditentukan pimpinan dengan mempertimbangkan rekom BNN. Program ini adalah untuk pejabat eselon IV. untuk pejabat eselon III dan II telah dilaksanakan sewaktu assesment lelang jabatan. jadi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati tidak ikut dalam sasaran program,” sebut Kakan Kesbang Pol Linmas ini.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Fitriani Ratna selaku petugas BNN Sumut menyampaikan jika hasil pemeriksaan ini tidak dipublikasi, karena SOP pihaknya.

” Hasilnya nanti akan kita sampaikan kepada Bupati dan tidak bisa dipublikasikan ke publik, karena sudah menjadi SOP kita”, terangnya kepada sejumlah wartawan, Kamis (01/12/2016) di Balai Data atas Kantor Bupati Taput.

(Dari Taput, MM-17 Menayangkan)

Loading...
This site is using SEO Baclinks plugin created by Cocktail Family