Kakan Kesbang Pol Linmas: Biaya pemeriksaan 510 Pejabat Eselon IV Rp.140 juta
Teks Foto: Kakan Kesbang Pol Linmas Pemkab Taput, Hendrik Taruna Surbakti. (TN)
TAPUT (Metro Medan)
Terkait pemeriksaan ratusan orang pejabat Eselon IV Pemkab Taput yang dilakukan BNN Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tampaknya mengeluarkan biaya yang cukup besar.
Hal itu terkuak berdasarkan pengakuan Kakan Kesbang Pol Linmas Pemkab Taput, Hendrik Taruna Surbakti saat dikonfirmasi metromedan.co.id, Senin (05/12/2016) sore.
Menurutnya, biaya pelaksanaan untuk keseluruhan pemeriksaan bagi 510 pejabat eselon IV beserta biaya umum dan lainnya sebesar Rp.140 jutaan dan dananya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Ia menjelaskan, Pemkab mengadakan test urine adalah sebagai langkah nyata mendukung program pemerintah dalam perang narkoba.
” Hasil pemeriksaan BNN langsung diserahkan kepada pimpinan untuk pertimbangan pengambilan keputusan. masalah sangsi akan ditentukan pimpinan dengan mempertimbangkan rekom BNN. Program ini adalah untuk pejabat eselon IV. untuk pejabat eselon III dan II telah dilaksanakan sewaktu assesment lelang jabatan. jadi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati tidak ikut dalam sasaran program,” sebutnya.
Teks Foto: Petugas BNN Sumut saat melakukan tes urine para pejabat eselon IV di Lingkungan Pemkab Taput. (TN)
Ironisnya tanggapan dirinya berbeda dengan sebelumnya, Hendrik Taruna Surbakti saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (01/12/2016) menjelaskan, sebanyak 525 orang khusus Pejabat Eselon IV yang dites dan kehadiran BNN Sumut merupakan usulan dari pihaknya.
” Karena Negara kita saat ini darurat narkoba, sehingga Pemkab mengantisipasi dengan cara melakukan tes urine khusus kepada pejabat eselon IV. Keinginan kita sebenarnya tes urine dilakukan kepada setiap pegawai, namun itu diperlukan biaya yang besar, karena alat tesnya mahal,” sebutnya.
Ia menjelaskan, pemeriksaan dilakukan secara mendadak tanpa adany pemberitauan terlebih dahulu.
” Kita lakukan secara mendadak dengan cara mengundang Rapat Koordinasi, sehingga mereka sangat terkejut. Bagi pejabat eselon IV yang belum hadir saat ini, besok akan tetap dilakukan tes,” tegasnya.
Ketua Panitia penyelenggara tes urine ini menambahkan, tim dari BNN Sumut yang memeriksa ada 3, diantaranya Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Fitriani Ratna, Penyuluh Narkoba Ahli Pratama, Ratna Juwita Rambe, S.Psi, dan Khairul Ardy Lubis, S.Ag serta Ahmad Zulfandy Hasibuan, Amd sebagai pengelola Data.
” Adanya tes urine ini semoga masyarakat Taput senantiasa mempercayai pemerintah, bahwa kami selalu menjadi garda terdepan dalam memberantas narkoba di Pemkab Taput,” harap alumni IPDN ini.
Sedangkan menurut pernyataan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Fitriani Ratna selaku petugas BNN Sumut mengatakan jika hasil pemeriksaan tidak akan dipublikasi ke publik..
” Hasilnya nanti akan kita sampaikan kepada Bupati dan tidak bisa dipublikasikan ke publik, karena sudah menjadi SOP kita,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, Kamis (01/12/2016) di Balai Data Kantor Bupati Taput.
Hal senada juga diutarakan, Sekretaris Daerah, Edward Tampubolon ketika dikonfirmasi metromedan.co.id melalui selulernya, membenarkan adanya tes urine yang dilakukan BNN Sumut kepada pejabat eselon IV di Lingkungan pemerintah Kab. Taput.
” Tim BNN Sumut yang memeriksa ada 3 orang, namun untuk lebih pastinya, coba tanya kepada Kesbang Pol Linmas,” ujarnya.
Terpisah, Krisna Hutauruk warga Tarutung terkait tes urine yang dilakukan Pemkab Taput khusus eselon IV sangat mendukung serta mengapresiasi program tersebut.
” Sangat baik tes urine itu dilakukan. Namun, jangan bawahan saja yang dilakukan tes. Seyogyanya Bupati dan Wakil harus pertama di tes, karena mereka seorang pemimpin yang nota bene panutan bagi bawahannya,” ujarnya.
(Dari Taput, MM-17 Menayangkan)