56619 KALI DIBACA

Tengku Erry Janji Akan Keluarkan Diskresi UMP Sumut 2017

Tengku Erry Janji Akan Keluarkan Diskresi UMP Sumut 2017

example banner

Teks Foto: Gubsu, Tengku Erry Nuradi saat mendengar aspirasi perwakilan buruh di kantornya, Jln. Diponegoro Medan, Kamis (10/11/2016). (WAU)

Metro Medan

Aksi unjuk rasa ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Bersatu Sumatera Utara yang dimulai sejak siang hingga sore hari itu akhirnya diterima langsung oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Tengku Erry Nuradi di kantornya, Jln. Diponegoro Medan, Kamis (10/11/2016).

Unjuk rasa buruh ini menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut Tahun 2017 yang telah ditetapkan Gubsu, Tengku Erry Nuradi belum lama ini senilai Rp.1.961.354 dan menuntut agar UMP Sumut direvisi naik menjadi 650 ribu atau minimal 25 %.

Sebanyak 20 orang perwakilan buruh melakukan dialog menyampaikan tuntutan para buruh terkait penolakannya terhadap penetapan UMP kepada Gubernur di ruang rapat lantai 8 kantor Gubsu.

Dalam pertemuan tersebut, koordinator aksi, Usaha Tarigan dihadapan Tengku Erry menyampaikan, bahwa para buruh menolak tegas atas kenaikan UMP Sumut dan meminta agar Gubsu dapat merevisinya.

” Kita menolak aturan PP 78 dalam penetapan upah, karena hal tersebut tidak memperhitungkan kebutuhan hidup layak kaum buruh. Kalau pak Gubsu berani menetapkan kenaikan upah diatas PP 78, hal tersebut tidaklah melanggar aturan yang ada,” ujar Usaha Tarigan.

Hal senada disampaikan Willy Agus Utomo selaku Ketua FSPMI Sumut, Dia menegaskan, upah buruh di Sumut kurun waktu 5 tahun terakhir sudah sangat tertinggal jauh dari provinsi lain.

” Kita lihat perbandingan UMP di Indonesia, dulu UMP DKI Jakarta tahun 2011 sebesar Rp.1.300.000 sedangkan UMP Sumut kala itu Rp.1.050.000, itu berarti pada saat itu UMP hanya selisi 250 ribu. Tapi kenyataanya sekarang UMP Sumut dengan UMP DKI sudah selisi 1,3 juta. Bahkan Provinsi Kepulauan Riau yang dulu dibawah UMP Sumut, sekarang sudah jauh selisihnya dengan beberapa daerah lainnya,” beber Willy.

Willy juga menduga ada mafia upah murah selama kurun waktu tersebut, dan ia meminta kepada Gubsu agar peka terhadap kondisi kehidupan buruh yang terus mengalami kemiskinan akibat diupah murah.

” Kami minta pak Gubsu peka, kami buruh sudah cukup menderita, tahun lalu juga bapak menetapkan upah dan ditolak para buruh. Saat ini kami minta bapak dapat merevisi UMP Sumut yang sudah bapak tetapkan,” harap Willy.

Usai mendengarkan aspirasi para perwakilan buruh, Gubsu, Tengku Erry menyatakan keprihatinannya, bahkan dalam penetapan upah, dirinya tidak bisa berbuat banyak, karena menurutnya pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan PP 78 Tahun 2015 tentang penetapan upah yang berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Akan tetapi Gubsu sempat terkejut mendengar penyampaian dari perwakilan buruh yang mengatakan UMP Sumut terus tertinggal jauh dari daerah lain kurun waktu 5 tahun.

” Jika memang UMP kita sudah sangat jauh tertinggal, saya minta datanya 10 tahun terakhir. Jika hal ini benar maka saya akan coba buat Diskersi atas UMP, saya akan sampaikan pada Menteri Tenaga Kerja akan hal ini. Saya baru dua kali menetapkan UMP. Kalau sebelumnyakan bukan saya, jadi saya akan coba nanti berdasarkan laporan saudara-saudara sekalian,” kata Tengku Erry didampingi Kepala Disnakertrans Sumut, Bukit Tambunan.

Tengku Erry juga mengatakan, apabila diskresi ini juga dibuat. Menurutnya, masih membutuhkan evaluasi, baik masukan dari pengusaha dan buruh.

” Pemerintah juga harus mendengar pengusaha, jika UMP nantinya diubah kepentingan pengusaha jugakan ada, nah ini yang harus kita pikirkan bersama. Begitupun sekali lagi saya berharap pekerja buruh dapat bersabar. Semoga data dari saudara dapat segera saya terima untuk ditindaklanjuti,” terang Erry.

Menyikapi wacana diskresi Gubsu terhadap UMP, akhirnya perwakilan buruh dapat menerimanya. Usaha Tarigan mewakili para delegasi buruh mengatakan, akan menyiapkan data UMP yang diminta Gubsu paling lambat 2 hari sejak pertemuan.

Usai mendengar penjelasan Gubsu, pertemuan ditutup tepat pukul 16:30 WIB, para pendemo akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

Sebelumnya aksi ribuan buruh ini berlangsung selama 4 jam lebih mendapatkan pengawalan ketat dari ratusan personil Polrestabes Medan. Massa buruh juga memblokade seluruh ruas Jalan Diponegoro, sehingga arus lalulintas dialihkan, bahkan akibat aksi ini arus lalulintas di seputaran kawasan kantor Gubsu mengalami kemacetan panjang selama berjam-jam.

(Dari Medan, MM-01 Menayangkan)

 

This site is using SEO Baclinks plugin created by Locco.Ro