75119 KALI DIBACA

Kakan Satpol PP: Razia Sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2012

Kakan Satpol PP: Razia Sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2012
Teks Foto: Sejumlah barang berupa sofa, sound system dan genset yang disita Satpol PP Kab. Taput pada saat razia tempat hiburan atau cafe di Desa Pancurnapitu, Kec. Siatas Barita, Kab. Taput. (TN)

TAPUT (Metro Medan)

Terkait razia yang dilakukan disejumlah tempat hiburan diantaranya cafe yang dilakukan Pemkab Taput pada tanggal 3, 4 dan 5 November 2016 di Desa Pancurnapitu, Kec. Siatas Barita, Kab. Tapanuli Utara menuai polemik, dengan dilaporkannya Pemkab Taput ke Polres Taput.

Kakan Satpol PP, Sondang Panjaitan melalui Kasi Penegakan dan Pengamanan Satpol PP Kab. Taput, Mutia Simaremare, Kamis (10/11/2016) saat ditemui awak media di ruang kerjannya mengatakan, jika razia tersebut dilakukan sudah sesuai dasar hukum, Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang Permohonan atau Penertiban terbitnya izin cafe, tempat hiburan, warung kopi, warnet dan lainnya.

” Disamping Perda tersebut juga kita menerima surat somasi dari masyarakat sekitar dan Tim Advokasi mereka yang menyatakan jika kegiatan tempat hiburan itu sudah meresahkan ataupun mengganggu ketertiban masyarakat sehingga mereka meminta agar cafe yang ada di desa mereka ditutup,” terangnya.

Pria yang sering disapa pak Simaremare ini menambahkan, sebelum dilakukan razia pihaknya sudah berkali-kali memberikan sosialisasi kepada pengelola tempat hiburan, bahkan sebelum adanya operasi pekat lebaran.

” Cara kita melakukan sosialisai dengan mengumpulkan para pengelola tempat hiburan sembari pengelola juga telah membuat pernyataan bermaterai menyatakan jika mereka tidak mengurus ijin maka bersedia dilakukan tindakan,” ujarnya.

Eks Kabag Umper Pemkab Taput lanjut menjelaskan, terkait adanya perkataan jika tindakan yang dilakukan pihaknya itu brutal bahkan sampai melakukan pengrusakan, dirinya membantah hal tersebut.

” Itu tidak benar, karena pemilik cafe ada di dalam lokasi tempat hiburan mereka dan penyitaan barang-barang yang kami lakukan hanya soft terapi dan kami akan mengembalikannya,” cetus Mutia.

Sedangkan terkait adanya laporan masyarakat ke Polres Taput, dia menyebutkan jika itu merupakan hak setiap warga negara.

” Sepanjang ada yang merasa dirugikan, masyarakat dipersilahkan melapor, itu merupakan hak masyarakat,” ucapnya.

Boasa Simanjuntak selaku kuasa hukum pengusaha atau pengelola tempat hiburan yang dirazia Satpol PP kepada metromedan.co.id sebelumnya mengatakan, jika tindakan yang dilakukan pihak Pemkab Taput telah melanggar pasal 365 KUHP dan pengerusakan secara beramai-ramai sesuai dengan pasal 406 KUHP.

” Siapapun yang melanggar peraturan, haruslah dipertanggung jawabkan,” tegasnya.

(Dari Taput, MM-17 Menayangkan)

Loading...
This site is using SEO Baclinks plugin created by Cocktail Family