34019 KALI DIBACA

Ini Komentar Praktisi Hukum Tentang Judi Togel di Taput

Ini Komentar Praktisi Hukum Tentang Judi Togel di Taput
Teks Foto: Ilustrasi Judi Togel. (MM)
Metro Medan
Merajalelanya perjudian toto gelap (Togel) di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), membuat Praktisi Hukum, Dr Lambas Tony H. Pasaribu, SH. MH angkat bicara, Senin (19/08/2019) siang.
Kepada Wartawan, ia mengungkapkan, lokasi perjudian tebak angka tak hanya semakin merajalela namun terlihat terang-terangan terjadi di Taput, seakan – akan bahwa hukum tidak berlaku.
Menurut Candidat Doctor Fakultas Hukum Unissula Semarang ini, peran kepolisian di dalam penanggulangan maupun pencegahan kejahatan di masyarakat begitu penting dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman serta tegaknya hukum di  masyarakat.
” Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) dari UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban  perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur  dalam pasal 303 bis KUHP,” sebut Lambas.
Dijelaskannya, prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap.
” Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.
Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan berjudipun mengalami peralihan ke judi online yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Fenomena judi online yang sekarang marak terjadi adalah judi togel  online, yang banyak sekali ditemukan di tengah masyarakat terutama di warung-warung internet, atau dengan menggunakan laptop dalam menjalankan aktivitas tersebut, atau bahkan lewat smartphone yang memiliki fasilitas pendukung atau aplikasi pendukung bermain judi togel online,” beber Lambas.
Lanjut Dosen Fakultas Hukum Univ. Quality Medan- Berastagi berkata, dulu waktu polri dipimpin oleh Pak Sutanto Judi menjadi prioritas Utama, sebab judi merupakan penyakit yang harus diberantas di masyarakat. Sehingga itu termasuk kasus atensi yang harus diberantas.
” Selain itu, langkah Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus perjudian online  maupun kasus-kasus lain yang sudah semakin kompleks dan membutuhkan peralatan canggih adalah dengan menerapkan patroli cyber termasuk di Polres Tapanuli Utara. Pertanyaannya apakah sudah ada Khusus Cyber di Polres Taput,?? ujarnya.
Dia menyarankan, langkah kepolisian dalam melakukan penanggulangan kasus judi Togel dan judi online di wilayah Polres Tapanuli Utara adalah menyikapinya dengan melakukan langkah preventif dan represif.
” Langkah represif dilakukan jika telah terbukti yang disangkakan terhadap pelaku merupakan kasus tindak pidana, maka secara hukum akan diproses.
Langkah preventif dilakukan pihak kepolisian sektor dengan banyak melakukan penyuluhan di kampung RT RW, sekolah – sekolah, dan pertemuan sosial lainnya dalam rangka melakukan pencegahan, penyuluhan, dan pembinaan masyarakat terkait himbauan agar tidak terjangkit penyakit masyarakat seperti judi, dan agar kasus perjudian dapat diberantas secara  tuntas.
Dalam penegakan kasus judi dalam kasus diatas, Polri belum menerapkan UU ITE dan hanya menerapkan KUHP biasa artinya terdakwa hanya didakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan belum menerapkan aturan yang diberlakukan secara khusus dalam menangani kasus judi online.
Penegakan hukumnya pun dapat dikaitkan dengan Undang-Undang ITE. Ancaman pidana disebutkan dalam pasal 45 UU ITE yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1 miliar.
Namun, peran kepolisian dalam menangani kasus judi online belum begitu efektif dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penanggulangan tindak pidana tersebut, diantaranya adalah kendala IT yang masih terbatas, sehingga terhadap pelaku judi tersebut hanya dikenakan Pasal 303 KUHP tentang perjudian. Dan dalam penanganan kasus judi onlinepun mengalami beragam hambatan yang ditemukan di lapangan baik dari segi waktu, biaya, dan proses yang tidak mudah dibayangkan.
Penegakan hukum kasus perjudian online semestinya tidak hanya dikenai dengan Pasal 303 KUHP melainkan juga pentingnya penerapan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 27 ayat (dua) mengingat asas Lex Specialis derogate Lex Generalis dalam kasus penyelidikan, penyidikan dan  pembuktian lebih lanjut.
Semestinya, tambah Lambas, diproses dengan berdasarkan kedua peraturan tersebut dan faktor biaya harus dikesampingkan oleh kepolisian mengingat dalam menegakkan hukum sehingga harus lebih mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, maupun kemanfaatan.
Akan tetapi yang terpenting adalah Polisi jangan mengambil andil atau sebagai beking atas peredaran judi togel ini,karena untungnya yang bisa puluhan juta dan ratusan juta setiap putarannya ,kasihan rakyat bodoh yang main untung-untungan bagaikan mengharap hujan turun dari langit yang tidak pernah ada kepastiaannya,” terang pria berdarah batak sembari menuturkan dampak negative judi sudah tentu banyak, termasuk penurunan produktivitas karena dipastikan dana masyarakat akan terserap secara perlahan dan waktu bekerja masyarakat akan banyak tersita karena membahas bahas nomor yang akan keluar.
Kapolres Taput melalui Kasat Reskrim, AKP Zulkarnaen ketika dimintai tanggapannya terkait maraknya perjudian di Wilayah hukumnya mengatakan,” Terima kasih informasinya, akan kita tindak lanjuti,” ucapnya kepada Wartawan, Senin (19 Agustus 2019) sekira pukul 17:46 WIB.
(Dari Taput, MM Menayangkan)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below