21119 KALI DIBACA

KSPI Meminta Pemerintah Selesaikan Masalah PHK Sepihak PT Smelting

KSPI Meminta Pemerintah Selesaikan Masalah PHK Sepihak PT Smelting
Teks: Ketua PUK SPL FSPMI PT Smelting, Zainal Arifin (Kanan), Deputi Presiden KSPI, Muhammad Rusdi (Dua dari Kanan), Sekretaris Jenderal FSPMI, Riden Hatam Aziz (Dua dari Kiri), dan Ketua DPW FSPMI Jawa Timur, Pujianto (Kiri) Saat Konferensi Pers belum lama ini di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta. (MM)

JAKARTA (MM)

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Pemerintah segera menyelesaikan masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan PT Smelting Gresik terhadap 309 pekerja yang sebelumnya melakukan aksi mogok kerja karena diskriminasi upah.

Menurut Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPL FSPMI) PT Smelting, Zainal Arifin menjelaskan, Diskriminasi yang dimaksud adalah soal kenaikan upah pekerja yang hanya 5%, sementara untuk level atas kenaikan upahnya mencapai 170%.

” PT Smelting merupakan perusahaan yang mengolah sekitar 40% konsentrat yang berasal dari PT Freeport Indonesia. Produksi perusahaan mencapai 140 ton konsentrat per jam dan menghasilkan sekitar 300 ribu lempeng tembaga dengan kemurnian 99,99%,” sebut Zainal saat menggelar konferensi pers belum lama ini di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta.

Zainal menambahkan, produk tembaga yang dihasilkan untuk kebutuhan dalam negeri maupun beberapa negara di Asia Tenggara.

” Para buruh menilai ketidakadilan dalam hal kenaikan upah, lantaran para pekerja di bagian produksi juga memiliki andil atas hasil produksi dari perusahaan,” ucapnya.

Menanggapi pemecatan sepihak yang dilakukan PT Smelting Gresik terhadap 309 pekerja, Presiden KSPI, Said Iqbal akhirnya angkat bicara dan mengatakan, bagi KSPI, penyelesaian masalah PHK 309 pekerja PT Smelting Gresik sangat penting. Tak hanya demi menjamin kesejahteraan dan masa depan pekerja PT Smelting Gresik juga menjadikan aktivitas PT Smelting Gresik dapat terus berjalan dan memberi kontribusi kepada negara.

“ Pemerintah harus intervensi ke PT Smelting untuk tidak lakukan PHK karena ini satu-satunya pabrik smelter yang ada di Indonesia. Ini asset. Kenapa tidak dijaga?” ungkapnya belum lama ini di Jakarta.

Untuk memperjuangkan hak-hak karyawan yang dipecat secara sepihak, tegas Said Iqbal, pihaknya akan turun ke jalan. Dia juga mengatakan bahwa dalam kasus tersebut, harus ada solusi yang bisa memecahkan persoalan tersebut.

” Jika tuntutan para pekerja tidak kunjung diperoleh, KSPI akan melakukan aksi jalanan, bahkan kalau perlu menginap di beberapa lokasi penting. Aksi besar-besaran akan kami lakukan pada tanggal 12 – 13 April 2017 di Kementerian ESDM, Jakarta, dan PT Smelting, Gresik,” ucapnya.

Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan untuk selanjutnya aksi tersebut akan digelar di beberapa lokasi, antara lain: di Kementerian ESDM, Kantor Dirjen Pajak Jakarta Selatan, Kantor DPR / MPR RI, dan Kantor Istana Negara. Aksi juga akan dilakukan di Kedutaan Besar Jepang.

Apabila kasus ini berlarut-larut, maka KSPI akan membawa masalah ini ke Internasional melalui mekanisme Application standard committee of International Labor Office, Multi national Enterprise Declaration, dan OECD Guideline.

Hal senada juga dikatakan, Ketua DPW FSPMI Provinsi Jawa Timur, Pujianto, ia menegaskan, ribuan buruh Jawa Timur siap bergerak ke Gresik pada tanggal 12 dan 13 April untuk menuntut PT Smelting segera mempekerjakan kembali 309 orang buruh yang di PHK sepihak.

” Aksi ribuan buruh Jawa Timur ini pastinya akan menimbulkan kemacetan di jalan tol menuju Gresik,” sebut Pujianto.

(Dari Jakarta, MM Menayangkan)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below