Wakil Bupati Komit Berantas Pungli di Pemkab Taput


Teks Foto: Wakil Bupati Taput, Drs. Mauliate Simorangkir saat dikonfirmasi sejumlah media di ruang kerjanya, Senin (28/11/2016). (TN)

TAPUT (Metro Medan)

Banyaknya dugaan adanya pengutipan liar (pungli) yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kab. Tapanuli Utara tampaknya membuat geram Wakil Bupati Taput, Drs. Mauliate Simorangkir.

Hal ini disampaikan Orang nomor dua di Pemkab Taput, ketika dikonfirmasi sejumlah media, Senin (28/11/2016) di ruang kerjanya mengenai Surat Edaran Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2016 tentang pemberantasan praktek pungli dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah menegaskan sangat mendukung dibentuknya tim tersebut di Kab. Taput.

” Jauh sebelum adanya surat edaran tersebut, saya bersama inspektorat sudah bekerja dalam memberantas pungli sesuai dengan Undang-Undang,” ungkapnya.

Wakil Bupati ini menambahkan dalam memberantas pungli di Taput, ia menyebut tidak hanya bisa dirinya sendiri. Melainkan komitment dari masyarakat.

” Kemarin, Pemborong sudah datang kepada saya dan langsung membuat pernyataan jika dirinya memberikan sejumlah uang kepada seseorang (sembari menunjukkan bukti surat pernyataan tersebut). Oknum itu nanti saya panggil agar mengembalikan uang yang diminta, jika tidak dikembalikan…..yah penjara,” ucapnya.

Eks Kadis Pendidikan ini juga menyampaikan jika dirinya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan pungli. Ia menghimbau apabila ada masyarakat dipungut biaya dalam pengurusan apapun di jajaran Pemkab Taput, agar segera melaporkan langsung kepadanya untuk membuat pernyataan.

” Masyarakat, rekanan, Guru, Bidan, Dokter, Staf dan Kepala Desa harus jujur, jika mereka dipungli, langsung buat surat pernyataan siapa yang melakukan pungli dan saya akan panggil oknum yang melakukan pungli. Saya Mauliate Simorangkir mengajak seluruh elemen masyarakat Taput, baik PNS, rekanan dan Wartawan untuk bersama bergandengan tangan dalam memberantas pungli, saya di depan,” tegasnya.

Terpisah, Lambas Tony Pasaribu selaku masyarakat Kec. Siborong-borong melalui selulernya menyampaikan jika langkah Wakil Bupati untuk menyikapi surat edaran tersebut menurutnya sudah bagus.

” Karena saya duga yang sering melakukan pungli merupakan PNS dan Pejabat Negara. Dan tujuan pungli tersebut hemat saya untuk memperlancar urusan masyarakat, seperti mengurus KTP, mengurus izin dan mengurus proyek. Sebagai Aparatur Negara yang nota bene sudah digaji, pungli tidak boleh dilakukan,” sebutnya.

Ia menambahkan, untuk melapor langsung kepada Wakil Bupati, menurutnya ada protokoler.

” Jadi, kalau benar beliau menjadi garda terdepan untuk memberantas pungli di Taput, sebaiknya Wakil Bupati membuat nomor khusus (Nomor pengaduan praktek pungli) kepada Masyarakat, PNS, Bidan, Guru, Dokter, Pemborong dan Kepala Desa dalam melaporkan pungli yang dialami mereka,” harapnya.

(Dari Taput, MM-17 Menayangkan)

 





author

Author: