Pemprovsu Perintahkan PT SAT Hentikan PHK dan Selesaikan Kasus Normatif Buruh


Teks Foto: Gelar rapat koordinasi pembahasan kasus buruh PT. SAT di Aula Rapat Kantor Gubernur, Jumat (21/10/2016) pada pukul 14:00 WIB. (WAU)

 

Metro Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akhirnya turun tangan dalam menindaklanjuti persoalan yang dialami oleh ratusan buruh PT Sumber Alpfaria Trijaya (PT. SAT).

Melalui Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara, Roberton menggelar rapat koordinasi pembahasan kasus buruh PT. SAT yang dihadiri pihak manajemen PT. SAT, Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Sumut mewakili para buruh, Kejatisu, Poldasu, BINDA Sumut, Korwil Kemenkum Ham Sumut serta Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten Deli Serdang bertempat di Aula Rapat Kantor Gubernur, Jumat (21/10/2016) pada pukul 14:00 WIB.

Roberton membuka rapat pertemuan menyampaikan, ditenggarai maraknya aksi buruh yang dilakukan FSPMI Sumut, salah satunya menuntut penyelesaian kasus perburuhan yang dialami buruh PT. SAT selaku anggotanya yang sudah hampir setahun tidak kunjung selesai, maka pihaknya perlu melakukan rapat koordinasi antar Intansi terkait persoalan para buruh depo center penyuplai barang dagangan ke mini market berlogo Alfamart ini.

” Kita berharap, dalam pertemuan ini nantinya, dapat solusi terbaik dalam penyelesaian kasus yang dialami para buruh. Kita undang semua intansi untuk kasus ini, karena jika hal ini dibiarkan maka dapat menjadi konflik sosial. Dimana para buruh akan terus berunjuk rasa ke kantor kami (Gubsu) sehingga terganggu ketertiban dan kebutuhan masyarakat luas,” kata Robetson mewakili Sekda Provinsi selaku pengundang rapat.

Pada pertemuan itu juga, Willy Agus Utomo, Ketua FSPMI Sumut selaku pihak mewakili buruh angkat bicara. Dengan nada tegas dirinya membeberkan borok PT. SAT yang banyak melakukan pelanggaran hak normatif para buruh. Mulai dari pembayaran upah buruh yang tidak sesuai upah minimum sektoral kabupaten (UMSK), upah kerja lembur yang tidak dibayar, pemotongan upah dengan dalih nota barang hilang hingga ter PHK nya ratusan buruh yang dilakukan secara sepihak oleh PT. SAT.

” Semua pelanggaran hak normatif tersebut terjadi dan proses hukum di Disnaker dan PHI masih berlangsung, tapi perusahaan seolah kebal hukum. Ratusan buruh sudah di PHK mereka (PT. SAT) secara sepihak. Kita minta pemprovsu dan intansi terkait peka dan peduli terhadap para buruh yang diperlakukan tidak adil,” katanya.

Willy juga meminta pertemuan nantinya dapat membuahkan hasil. Karena kata dia, PHK terhadap para buruh terus dilakukan oleh pihak perusahaan dengan alasan habis kontrak, padahal lanjutnya menjelaskan, Disnaker Deli Serdang telah mengeluarkan surat nota pemeriksaan yang menyatakan perjanjian kontrak di PT. SAT menyalahi aturan yang berlaku.

” Dalam pertemuan ini, kami meminta agar PT. SAT mempekerjakan kembali 70 orang buruh yang telah di PHK dan meminta kedepannya setelah pertemuan ini, PT. SAT tidak lagi melakukan PHK sebelum proses hukum berkekuatan hukum,” tegasnya.

Mendengarkan keluhan para buruh, Roberton yang memimpin jalannya rapat memberikan kesempatan bicara pada pihak PT. SAT yang dihadiri oleh Mampe Siahaan selaku People Deplovment Manager.

Mampe Siahaan dalam kesempatanya mengatakan, bahwa semua kasus yang dilaporkan oleh FSPMI dalam pertemuan, sedang dalam proses di pengadilan hubungan industrial dan pegawai penyidik negeri sipil Disnaker Deli Serdang.

Pihaknya pun pada prinsipnya akan menunggu proses hukum nantinya. Mendengarkan pernyataan Mampe, Robetson sempat bertanya, apakah dirinya bisa mengambil keputusan dalam rapat hari ini untuk mencari solusi penyelesaian, Mampe mengatakan dia tidak memiliki kapasitas mengambil keputusan.

” Kalau soal keputusan dalam rapat ini, nanti akan kami sampaikan pada pimpinan kami,” terang Mampe.

Sementara Kabid Pengawas Disnaker Deli Serdang, Ir Afrizal selaku pihak yang menangani perkara ini mengatakan, bahwa untuk pelanggaran hak normatif para buruh, pihaknya mengaku telah melakukan penyidikan, para buruh serta Direktur perusahaan sudah dilakukan BAP untuk penindakan hukum.

Aprizal juga mengakui banyak pelanggaran yang dilakukan pihak PT. SAT kepada buruhnya, terutama masalah kontrak kerja yang tidak dicatatkan di Disnaker.

” Kita sudah keluarkan nota dinas setelah melakukan pemeriksaan di PT. SAT, hasilnya perjanjian kontrak disana menyalahi aturan, demi hukum pekerja disana harusnya menjadi pekerja tetap,” terang Afrizal.

Pertemuan ini berlangsung selama dua jam, dalam pertemuan yang berlangsung alot dan banyak diwarnai interupsi antara para peserta yang hadir. Akhirnya rapat koordinasi ini menghasilkan enam poin kesimpulan tertulis yang di bacakan langsung oleh Roberton. Adapun kesimpulan rapat tersebut yakni:

1. Seluruh kasus perburuhan di PT. SAT yang telah diproses oleh PPNS Disnaker dan PHI Medan tetap ditindaklanjuti dan dimonitor oleh Disnaker Deli Serdang dan Disnaker Provinsi.
2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. SAT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
3. Meminta kepada PT. SAT untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kedepannya.
4. Diminta kepada PT. SAT untuk mempekerjakan kembali 60 orang pekerja buruh yang telah di PHK.
5. Peraturan dan regulasi yang dibuat oleh PT. SAT harus sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan UU Pidana Umum khususnya pemotongan upah nota barang hilang.
6. Pemprovsu akan membentuk tim pengawal dan pemantau kesimpulan ini yang pimpin Disnaker Provinsi Sumut.

Pertemuan berakhir pada pukul 16:00 WIB, turut hadir dalam pertemuan tersebut, Staf Ahli Gubsu, Roberton, Kasatpol PP Sumut, Zulfadly, Mewakili Kapoldasu, AKBP M.Musli, Kejatisu, Nanang Sugi, BIN DA Sumut, Andy R, Korwil Kemenkum Ham, Syamsul Bahri, Kesbangpol, Ikhsanul Siregar, Disnaker Provinsi, M. Sihaloho, Disnaker Deli Serdang, Ir Afrizal, PT. SAT, Mampe Siahaaan dan Eris Estrada, DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo dan Tony Rickson Silalahi.

(Dari Medan, MM-01 Menayangkan)





author

Author: